 |
| KPK dan Pemberantasan Korupsi |
KPK , siapa yang tidak mengetahui lembaga ini? KPK singkatan dari Komite Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan lembaga independent yang memiliki visi dan misi sebagai motor pemberantasan korupsi yang memiliki integritas dan efektif serta efisien. Sejak berdiri tahun 2003 lalu, KPK selalu menghadapi badai dan gelombang yang coba menenggelamkan. KPK ini seolah seperti kapal besar yang sedang berlayar menjalani amanat dari Ibu pertiwi, kapal ini dinakhodai oleh seorang nahkoda yang kompeten. Nahkoda itu mengarahkan kapal tersebut berlayar ke pulau-pulau yang perlu diselamatkan. Dengan kerjasama antara nahkoda dan anak buah kapal yang kompak serta dukungan masyarakat nusantara, maka kapal ini sanggup mengarungi bumi nusantara untuk menyelamatkan dari potensi tenggelam di telan badai dan gelombang besar. Demikianlah kira-kira ilustrasi KPK sebagai Kapal dengan nahkoda-nya adalah ketua KPK beserta anak buah kapal yaitu, petugas/ aparat/ staf yang terpilih dengan integritas tunggi untuk menuntaskan kasus hingga tuntas dengan efektif dan efisien. Namun sebelum berlayar, nahkoda tersebut harus menyiapkan dan melakukan beberapa hal, seperti menjaga kebersihan dan kelayakan kapal untuk berlayar menjalani amanat Ibu pertiwi. Kemudian menyeleksi serta memilih secara ketat dan transparan anak buah kapal yang jujur, adil, sederhana, tegas,ramah terhadap penduduk nusantara , profesional dan takut hanya terhadap Tuhan. Kriteria ini sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga bersama-sama agar kapal tahan terhadap serangan intervensi gurita raksasa,badai dan gelombang yang selalu mengincar setiap saat.
Andai Menjadi Ketua KPK
Andai menjadi ketua KPK, maka saya akan menjalankan visi & misi secara konsekuen, meneruskan program dan kasus yang sudah ada dengan lebih seksama. Mengapa meneruskan program dan kasus yang sudah ada sedang masih banyak kasus diluar yang masih atau belum sempat terjamah? .. karena program visi & misi KPK sudah sangat baik serta sesuai dengan amanat rakyat. Sedangkan untuk kasus yang sudah ada/ sedang berjalan ini menuntut keseriusan untuk mengungkapnya dan bebas dari intervensi mana-pun.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh KPK
Jika menjadi ketua KPK, saya juga akan memanfaatkan penggunaan teknologi canggih yang ada. Mengapa menggunakan teknologi canggih? .. karena untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, monitoring dan mengumpulkan barang bukti sangat diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, diharapkan dapat melengkapi berkas perkara yangs sedang disusun untuk kasus yang berjalan maupun yang sedang dalam penyelidikan secara seksama. Sebagai ilustrasi atau contoh, mungkin bisa diterapkan di Indonesia oleh KPK atau aparat terkait lainnya adalah dengan melihat film-film aksi detektif Hollywood atau film CSI (crime scene investigation). Bukan bermaksud untuk secara bulat mengaplikasikan/mencontoh budaya atau apapun istilahnya ke dalam budaya atau cara kerja di Indonesia. Namun untuk belajar demi sebuah kebaikan bersama hal tersebut adalah sah-sah saja bukan? dan bisa di ambil sisi positifnya. Sisi positif atau hal yang dapat dijadikan pembelajaran diantaranya tentang bagaimana cara mengolah tempat kejadian perkara (TKP), menentukan modus, men-sterilkan tempat (TKP) / tempat pengambilan bukti, bagaimana cara melacak sebuah kasus yang sudah lama/ baru, bagaimana cara melakukan pembuktian terbalik, penggunaan undang-undang dan tuntutan yang sesuai untuk menjerat pelaku korupsi, penggunaan teknologi komunikasi & informasi untuk melacak/merekam pembicaraan atau aliran rekening dan masih banyak lagi. Dengan demikian, maka para penyelidik KPK atau Lembaga KPK akan selalu satu langkah didepan ( jika ada yang ingin menghilangkan jejak & barang bukti) dalam mengungkap kasus korupsi. Sistem atau cara penyelidikan ini bisa diterapkan diberbagai kasus, mulai yang besar hingga yang kecil.
 |
| KPK dan Pemberantasan Korupsi , Bersama Demi Bangsa Indonesia |
Monitoring Penyelenggara Pemerintahan oleh KPK
Kemudian dalam situasi sebagai ketua KPK, saya akan menambah intelejen/ staff di berbagai sektor pada penyelenggara pemerintahan, terutama sektor pelayanan publik. Sektor pelayanan publik ini sangat rentan dengan tindak KKN. Setiap intelejen/ staff akan dilengkapi dengan peralatan spionase/ penyamaran yang canggih , misal seperti kamera pengintai lengkap dengan perekam suara, gps dan lain-lain. Skenario yang dibuat adalah sebagai warga yang ingin membutuhkan/ menggunakan pelayanan publik tersebut. Misalnya skenario pembuatan KTP, Surat Kematian, SKCK, Surat Kuning, Surat Rujukan rumah sakit, Pajak, Listrik, Tanah dan lain, disini agen akan menyamar sebagai warga lama/ pendatang yang membutuhan pelayanan tersebut. Skenario ini dapat dimodifikasi dengan berbagai alur cerita ata tema. Salah satu contoh alurnya adalah, semisalnya agen yang menyamar sebagai warga membutuhkan pelayanan tersebut namun surat-surat administrasi tidak lengkap atau sebaliknya. Dari ketidak lengkapan atau sudah lengkap surat-surat pendukung yang harus dipenuhi akan dapat dilihat bagaimana “oknum pelayan publik” dalam mengambil sikap dan memproses pelayanan yang dibutuhkan oleh warga tersebut. Dari sini lah akan diperoleh data akurat mengenai potensi atau bahkan “oknum” yang melakukan tindak KKN. Atau mungkin hal ini dapat dikatakan sebagai survei sekaligus menyelidiki potensi tindak KKN di pelayanan publik yang ada. Untuk lebih baik hasilnya, agen-agen yang menyamar tersebut disebar tidak secara random, namun persis sama dengan jumlah pelayanan yang ada pada penyelenggara pemerintahan dan pada hari yang sama juga. Pengumpulan data ini akan berguna juga bagi instansi lain selain KPK untuk instropeksi dan juga membenahi dengan “nyata” sektor pelayanan publiknya. Mengapa hal ini perlu dilakukan oleh KPK?.. karena KPK sebagai lembaga independen yang dipercaya dan didukung oleh rakyat. Selain itu obyektifitas penilaian tetap berdasarkan apa adanya data/informasi yang di peroleh, bukan “adanya apa”. Jadi KPK tidak hanya menunggu laporan atau aduan dari masyarakat, namun juga secara pro aktif turut terjun langsung mencari ,mengumpulkan dan menyelidiki , istilahnya jemput bola untuk skenario potensial tindak KKN. Skenario ini harus dilakukan untuk tujuan yang lebih besar selain Pemberantasan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, yaitu menciptakan kembali rasa nyaman,aman dan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan pada khususnya, serta pemerintah secara umum.
Media Monitoring KPK
Selain posko pengaduan yang sudah ada, sebagai ketua KPK, saya juga akan membuat sebuah divisi media monitoring. Kenapa media monitoring? .. Media monitoring ini bertugas sebagai memonitor setiap kejadian, keluhan,surat pembaca dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan. Dan dari hasil monitoring tersebut, maka diterjunkan agen-agen untuk melakukan penyelidikan awal dan pengumpulan informasi untuk segera mendapat menentukan tindakan berikutnya. Dengan demikian salah visi dan misi KPK telah dijalankan, yaitu melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi
Sosialisai Visi dan Misi KPK yang Komunikatif
Sebagai ketua KPK, juga akan melakukan sosialisasi mengenai visi & misi serta fungsi & tugas KPK dengan cara yang persuasif, komunikatif serta komprehensif. Sosialisasi ini harus dilakukan dan ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia, dari segala tingkatan usia. Dalam pembuatan bentuk sosialisasi harus tepat sasaran, agar efektif dan efisien. Salah satu contohnya adalah men-sosialisasikan visi & misi serta fungsi & tugas KPK melalui media sosial yang lagi marak dewasa ini. Media sosial ini sangat efektif pada masa sekarang ini. Karena jangkauan yang massive dan sifatnya yang online. Selain itu juga perlu di sesuaikan cara dan bentuk sosialisasi berdasarkan misalnya, usia, pendidikan dan budaya. Mengapa perlu pembedaan dalam sosialisasi visi & misi serta fungsi & tugas KPK? .. hal ini perlu dilakukan agar pesan/ informasi mengenai visi & misi serta fungsi & tugas KPK dapat lebih tepat sasaran dan mudah dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Salah satu contoh sosialisasi berdasarkan usia dan budaya, misalnya ingin men-sosialisasikan kepada anak usia taman kanak-kanak, maka dibuatlah sosialisasi dengan menggunakan media pertunjukan boneka yang bercerita mengenai korupsi itu dosa dan menyengsarakan orang lain. Atau dapat dibuat film kartun pendek yang bercerita mengenai “Korupsi itu tindakan tidak terpuji”. Dengan pendekatan sosialisasi yang seperti ini maka sejak dini anak akan ditanamkan sifat jujur, adil, toleransi, dan nilai-nilai kebaikan lainnya yang dapat disisipkan di dalamnya. Sedangkan untuk sosialisasi melalui budaya, dapat dilakukan melalui kegiatan seni dan budaya, misalnya seperti wayang, ketoprak dan lain-lain. Hal-hal seperti inilah yang akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan sosialisasi dengan istilah baku dan asing yang sulit di cerna/ dipahami oleh sebagian warga negara Indonesia. Sosialisasi ini juga harus dilaksanakan segera dan sama gencarnya seperti proses Pemberantasan Korupsi.
Dukung Pemberantasan Korupsi
Demi masa depan generasi-generasi penerus dan bangsa Indonesia,sebagai ketua KPK, marilah kita bersatu melawan segala bentuk/ modus kejahatan KKN. Karena KKN pasti menyengsarakan banyak orang dan membuat bangsa tidak maju serta berkembang. Semua dilakukan Demi Mewujudkan Indonesia Berintegritas Menuju Indonesia yang Bermartabat. Untuk itulah dukungan dan peran serta aktif setiap warga negara Indonesia sangat diperlukan untuk bersama-sama dengan KPK melakukan Pemberantasan Korupsi. (lomba blog kpk)
 |
| KPK dan Pemberantasan Korupsi , Demi Menuju Indonesia yang Bermartabat |
